Oleh:Fatonah
Baru -baru ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung akan melakukan Pembatasan Kepemilikan Akun Media Sosial pada anak usia di bawah 16 tahun. dan ini merupakan salah satu langkah preventif negara dalam melindungi anak-anak dari resiko digital. Dan "KPAD Kabupaten Bandung mendukung kebijakan tersebut dengan sejumlah catatan. Implementasinya mesti di sertai edukasi dan pengawasan, tak semata mata bersifat Pembatasan Administrasi." Ucap Ade Irfan Al Anshory, Dikutip dari PikiranRakyat.com (Minggu 29/3/2026).
Mereka mengklaim bahwa dengan Pembatasan Kepemilikan Akun Media Sosial pada Anak usia di bawah 16 tahun, merupakan langkah preventif negara dalam melindungi anak -anak dari resiko digital. Ini menunjukkan kekhawatiran serius terhadap dampak negatif dunia digital, seperti pornografi, perundungan siber, dan gaya hidup instan.
Namun, jika dicermati lebih dalam, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bagian dari Realitas Sistem Kapitalisme Sekuler yang mendominasi kehidupan saat ini.
Dalam sistem kapitalisme sekuler, kebebasan individu menjadi Landasan Utama. Dan setiap orang diberi kebebasan berekspresi, termasuk dalam ruang digital, tanpa batasan nilai Agama yang mengikat. Akibatnya, konten yang merusak moral justru berkembang karena menguntungkan secara ekonomi. Negara pun seringkali hanya hadir sebagai regulator yang bersifat Reaktif, bukan pembina yang menjaga arah kehidupan masyarakat.
Kebijakan pembatasan usia dalam penggunaan media sosial ini hanyalah solusi parsial.
Karena, Anak-anak masih dapat mengakses konten berbahaya dengan berbagai cara. Ini menunjukkan bahwa Akar masalahnya adalah Lemahnya pembentukan kepribadian dan tidak adanya Sistem yang secara Menyeluruh menjaga Masyarakat dari Kerusakan.
Dan Islam menawarkan solusi yang komprehensif melalui penerapan syariat dalam seluruh aspek kehidupan, dan solusi ini tidak hanya menyentuh aspek aturan saja, tetapi juga pembentukan individu, keluarga, dan masyarakat.
Pertama, peran negara sebagai pelindung berdasarkan Syariat Islam.
Negara dalam Islam wajib menjaga rakyat dari segala bentuk kerusakan, termasuk dalam dunia digital. Negara sebagai pengurus rakyat (ra’in) bertanggung jawab memastikan lingkungan yang aman dan sesuai syariat.
Rasulullah ï·º bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Kedua, Sistem Pendidikan Islam yang membentuk Kepribadian.
Islam menekankan pentingnya pendidikan berbasis Akidah. Anak -anak tidak hanya dibekali ilmu saja tetapi juga ketakwaan dan kontrol diri.
Allah SWT berfirman:
"Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (QS. Thaha: 114)
Ilmu dalam Islam tidak netral, melainkan harus mengantarkan pada kebaikan dan Ketaatan kepada Allah. Dengan pendidikan yang Benar, anak akan Mampu menyaring Informasi dan menjauhi Keburukan.
Ketiga, Peran keluarga, karena Keluarga adalah benteng pertama dalam menjaga Anak. Islam memberikan tanggung jawab Besar kepada Orang Tua dalam Mendidik Anak.
Orang tua wajib mengawasi dan membimbing anak, termasuk dalam penggunaan Teknologi, agar tetap berada dalam koridor yang benar.
Keempat, Kontrol masyarakat melalui amar ma’ruf nahi munkar.
Dalam Islam, masyarakat tidak bersikap acuh terhadap penyimpangan.
Allah SWT berfirman:
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar..." (QS. Ali Imran: 104)
Dengan adanya kontrol sosial ini, lingkungan menjadi lebih terjaga dan tidak permisif terhadap konten atau perilaku yang merusak. Dan hanya dalam naungan Khilafah Islamiyyah, perlindungan generasi akan terwujud secara hakiki dan berkelanjutan.
Wallahu A'lam bi showab
