Oleh : Umma Zafran
(Pegiat Literasi)
Gencatan senjata sering kali dipromosikan sebagai kemenangan kemanusiaan, sebuah oase di tengah gurun penderitaan. Namun, mari kita jujur: ketika kesepakatan itu lahir dari meja diplomasi yang masih memaklumi penjajahan dan membiarkan kaki para penjajah tetap berpijak di tanah rampasan, maka ia tak lebih dari sekadar transaksi martabat. Di balik jabat tangan formal dan senyum para diplomat, ada hak-hak rakyat Palestina yang dipangkas demi kepentingan politik sesaat.
Kita terjebak dalam siklus yang mematikan: bom berhenti jatuh selama beberapa hari, hanya agar dunia bisa bernapas lega secara semu, sementara fondasi penjajahan justru semakin diperkuat di bawah meja. Narasi "damai" ini telah menjadi candu yang meninabobokan nurani seluruh dunia.
Maka, pertanyaan besar yang harus terus kita gaungkan adalah: sampai kapan para pemimpin negeri Muslim terus menukar kehormatan umat dengan stabilitas semu yang didikte oleh para penjajah? Mengapa mereka lebih memilih menjadi penonton yang patuh pada aturan main musuh, daripada menjadi pembela yang teguh berdiri di atas prinsip Islam? Menggadaikan martabat demi keamanan kawasan yang rapuh bukanlah sebuah strategi—itu adalah bentuk kekalahan mental yang nyata.
Realita di Balik Tirai Sandiwara: Damai yang Menipu
Kalau kita melihat berita di layar kaca, panggung dunia seolah sedang sibuk mengupayakan hal baik. Muncul istilah-istilah mentereng seperti Board of Peace (BoP) atau berbagai draf perundingan yang dipoles sedemikian rupa agar terlihat seperti oase bagi warga Gaza yang sedang kehausan akan kedamaian. Tapi, mari kita buka mata lebih lebar: apakah semua itu nyata, atau jangan-jangan hanya bungkusan yang bagus saja?
Kenyataannya jauh dari kata indah. Sejarah mencatat, Zionis Israel berkali-kali melanggar janji gencatan senjata bahkan sebelum tanda tangan di atas kertas perundingan sempat mengering. Ini bukan sekadar "khilaf" atau kesalahan teknis, melainkan pola yang berulang.
Anehnya, dunia seolah dipaksa untuk terus bersikap naif, diharuskan percaya berulang kali bahwa Amerika Serikat adalah mediator yang jujur dan netral. Padahal, kalau kita mau jujur pada logika sendiri, setiap "jeda" atau istirahat perang yang tercipta itu sebenarnya bukan untuk menghentikan penderitaan. Jeda itu sering kali hanya digunakan oleh pihak penjajah untuk mengatur ulang napas, menyusun strategi serangan baru yang lebih efisien, dan memastikan penjajahan tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
Singkatnya, narasi damai ini tak lebih dari cara mereka untuk "membeli waktu" sementara dunia sibuk bertepuk tangan atas kesepakatan semu yang tak pernah benar-benar melindungi nyawa warga Palestina. Kita tidak boleh lagi tertipu oleh bungkusan diplomasi yang manis, sementara isinya adalah upaya melanggengkan penindasan.
Krisis Keberanian: Saat "Aman" Menjadi Alasan untuk Diam
Yang lebih menyayat hati sebenarnya bukan cuma soal musuh yang menyerang, tapi soal sikap para penguasa di negeri-negeri Muslim yang seolah kehilangan taringnya. Di hadapan kekuatan besar seperti AS dan Israel, mereka tampak ragu, bahkan kehilangan nyali untuk bersuara lantang. Sering kali, alasan yang dipakai terdengar sangat masuk akal: "demi menjaga keamanan kawasan" atau "mencegah perang agar tidak semakin meluas."
Tapi mari kita berpikir kritis, keamanan seperti apa yang sedang dijaga jika saudara seiman di Palestina terus dihujani bom setiap hari?
Alih-alih menjadi garda terdepan pembela korban, banyak penguasa justru hanyut dalam arus diplomasi yang sebenarnya merugikan. Ketika mereka memilih bergabung dalam skema perdamaian atau kerja sama ala Barat, itu sebenarnya adalah sinyal merah bagi kita semua. Ini bukan sekadar soal strategi politik, tapi soal ketergantungan yang sudah terlalu dalam.
Sangat memprihatinkan ketika kursi kekuasaan dan hubungan diplomatik terasa lebih berharga daripada penderitaan nyata yang dialami warga Palestina. Bergabung dalam narasi yang mereka buat sama saja dengan membiarkan musuh menentukan aturan mainnya. Di titik ini, kita harus bertanya: di mana martabat dan janji pembelaan terhadap saudara sesama Muslim jika pada akhirnya kita justru ikut menari dalam irama yang dibuat oleh sang penjajah?
Mengembalikan Martabat: Saatnya Berhenti Berkompromi
Melihat semua sandiwara ini, sudah saatnya kita sebagai umat berhenti menjadi penonton yang pasif. Kita perlu mengambil sikap yang sangat jelas dan tegas: zero toleran terhadap segala narasi damai palsu yang terus digembar-gemborkan. Kita harus menyadari bahwa perdamaian yang berdiri di atas pondasi ketidakadilan sebenarnya bukanlah perdamaian, melainkan penindasan yang hanya berganti wajah.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya bukan sekadar mengecam, tapi kembali pada akar kekuatan kita sendiri. Umat ini butuh lebih dari sekadar bantuan kemanusiaan yang bersifat sementara. Kita butuh kesatuan politik dan kepemimpinan yang nyata, yang tidak bisa disetir oleh kepentingan asing.
Ke depan, kita perlu memahamkan sesama bahwa solusi hakiki bukanlah berharap pada belas kasihan di meja perundingan PBB, melainkan pada keberanian untuk bersatu di bawah naungan Islam yang menyeluruh (Kaffah). Inilah saatnya mendorong penyatuan negeri-negeri Muslim agar punya satu suara dan satu kekuatan yang disegani.
Hanya dengan keberanian untuk bergerak bersama dan menyuarakan kebenaran—termasuk kewajiban untuk membela tanah yang terampas—kita bisa benar-benar mematahkan hegemoni penjajah. Mari hentikan kompromi-kompromi yang melemahkan, dan kembalikan martabat umat Islam dengan keteguhan Iman yang kokoh yang bersumber dari Sang Pencipta yakni penerapan Islam secara kaffah.
