 |
| Penulis: Jovilda Nurzahrani Thufailah (Pengemban Dakwah) |
Dunia Islam kembali dihadapkan pada dinamika geopolitik yang kompleks terkait Palestina, khususnya Gaza. Gagasan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat dipromosikan sebagai langkah menuju stabilitas dan rekonstruksi pascakonflik. Istilah “perdamaian” yang digunakan dalam penamaan dewan tersebut terdengar menenangkan dan penuh harapan. Namun, sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa istilah-istilah seperti stabilisasi, rekonstruksi, dan transisi sering kali menjadi instrumen nasib sendiri. (setkab.go.id)
Islam memberikan pedoman jelas dalam menjaga kemuliaan dan kemandirian umat. Allah Swt. berfirman:
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبِيلًا
“Dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.”
(QS. An-Nisa’ [4]: 141)
Ayat ini dijelaskan oleh para mufasir sebagai prinsip agar kaum Muslim tidak menyerahkan kendali strategis kepada pihak yang berpotensi merugikan kepentingan mereka. Dalam konteks Gaza, tentu menjadi sebuah kebahayaan jika struktur pengelolaan wilayah berada di bawah desain politik negara lain. Ini terkategori merampas hak kedaulatan Gaza.
Di sisi lain, Islam juga menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan diri harus tetap berada dalam batas keadilan. Allah Swt. berfirman:
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 190)
Ayat ini menunjukkan keseimbangan antara hak membela diri dan larangan berbuat zalim. Jihad dalam rangka membela darah dan kehormatan diri, serta tanah yang ditinggali adalah perkara yang disyariatkan. Perdamaian sejati dalam Islam tidak dibangun di atas ketimpangan, tetapi di atas keadilan yang proporsional.
Sementara BoP jika ditelisik lebih mendalam berpotensi mengurangi peran langsung rakyat Palestina dalam menentukan pemerintahan dan keamanan wilayahnya. Jika otoritas eksekutif berada di bawah pengawasan negara lain, maka prinsip kedaulatan menjadi lemah.
Lebih miris lagi terkait isu pelucutan senjata kelompok Hamas yang selama ini konsisten dalam membela masyarakat Palestina dari serangan-serangan agresor zionis Israel. Dengan dalih stabilitas, BoP menjadikan jaminan keamanan bagi rakyat Palestina semakin berada di posisi dizalimi. Padahal sangat jelas betapa dalam Islam, mempertahankan diri dari agresi diakui sebagai hak yang mulia. Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
“Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, darahnya, atau agamanya maka ia syahid.”
(HR. At-Tirmidzi)
Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga jiwa, keluarga, dan agama itu punya kedudukan mulia. Jadi pembahasan soal keamanan seharusnya adil untuk semua pihak, bukan sepihak.
Di samping itu, rancangan perdamaian yang ada belum menyentuh akar masalah, seperti status wilayah, hak atas tanah, dan jaminan kedaulatan jangka panjang. Kalau akar persoalan tidak diselesaikan, perdamaian berpotensi menjadi jeda sementara sebelum konflik berikutnya muncul lagi.
Sementara perdebatan politik terus berjalan, kondisi kemanusiaan di Gaza makin memprihatinkan. Korban jiwa terus bertambah sejak eskalasi besar pada Oktober 2023. Banyak yang luka berat, bahkan cacat permanen. Rumah sakit, sekolah, sistem air bersih, sampai pengelolaan limbah banyak yang rusak parah.
Rumah sakit kewalahan, obat-obatan dan alat medis terbatas. Penyakit menular meningkat karena sanitasi buruk dan tempat pengungsian yang padat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan, baik dari sisi kesehatan maupun kekurangan gizi.
Dari sisi sosial, pengungsian berkepanjangan meninggalkan trauma mendalam. Banyak keluarga kehilangan rumah dan mata pencaharian. Pendidikan juga terganggu karena sekolah hancur atau dipakai sebagai tempat penampungan. Anak-anak dan remaja berisiko kehilangan masa depan karena tekanan mental yang berat.
Rencana pembangunan kembali Gaza dari berbagai pihak internasional juga memunculkan pertanyaan baru: bagaimana dengan kedaulatan ekonominya? Kalau terlalu bergantung pada bantuan luar, posisi tawar bisa jadi lemah. Apalagi kalau bantuan itu disertai syarat politik tertentu.
Sebagian pengamat juga menyoroti minimnya keterlibatan otoritas lokal dalam penyusunan kebijakan. Padahal pembangunan yang benar-benar berkelanjutan hanya bisa terjadi kalau masyarakat setempat menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek.
Adapun respons global, maka sejauh ini tampak belum mampu menghentikan konflik secara permanen. Banyak pernyataan dan resolusi diplomatik, tetapi langkah kongkret di lapangan masih belum cukup untuk benar-benar menghentikan kekerasan atau melindungi warga sipil.
Di negara-negara Muslim sendiri, solidaritas sering kali terhambat oleh kepentingan masing-masing. Padahal dalam Islam, pemimpin mempunyai peran sebagai pelindung (junnah). Rasulullah ﷺ bersabda:
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah perisai (junnah); orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan umat. Tanpa kerja sama dan koordinasi yang kuat, sulit rasanya mencapai hasil yang maksimal.
Perdamaian sejati bukan sekadar persoalan membentuk struktur baru atau gencatan senjata semata. Yang dibutuhkan adalah keadilan yang nyata, penghormatan terhadap hak, dan jaminan kedaulatan bagi rakyat yang terdampak.
Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi utama, baik saat konflik maupun saat menyelesaikannya. Membela diri itu diperbolehkan, tetapi tetap ada batas moralnya. Perdamaian tanpa keadilan hanya akan menjadi slogan. Karena itu, penyelesaian konflik Palestina butuh pendekatan yang benar-benar berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan yang adil untuk semua. Dan keadilan hakiki hanya bisa didapat dari mengikuti asas yang digariskan oleh aturan dari Sang Pencipta. Bukan mengikuti tata aturan yang dibuat manusia, terlebih dari negara yang selama ini memiliki rekam jejak mengangkangi kedaulatan negara lain. Wallahualam bissawab.
