SUARA PADANG. COM -- TANGERANG — Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten, Rabu (1/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Lisda menilai berbagai persoalan yang terjadi di daerah, termasuk di Tangerang, merupakan gambaran dari masih kompleksnya sistem pengelolaan bansos secara nasional.
Ia menyoroti sistem pendataan penerima bantuan yang saat ini melibatkan banyak lembaga, di antaranya Badan Pusat Statistik serta sejumlah kementerian terkait. Menurutnya, kondisi ini membuat proses menjadi tidak sederhana dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
“Kalau terlalu banyak pihak yang terlibat, maka akan sulit menentukan siapa yang benar-benar bertanggung jawab,” ujarnya.
Lisda menilai, pemisahan antara lembaga pendata dan penyalur bantuan kerap menimbulkan persoalan baru, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian data di lapangan. Situasi ini dinilai dapat menghambat efektivitas program bansos yang seharusnya menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk itu, ia mengusulkan agar sistem pengelolaan bansos dirampingkan melalui mekanisme satu pintu yang terpusat di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan sistem tersebut, seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara terintegrasi.
Lisda menegaskan bahwa konsep satu data sosial nasional perlu diperkuat dengan kejelasan kendali dan tanggung jawab agar implementasinya di lapangan tidak menimbulkan kebingungan.
Selain persoalan teknis, ia juga menyoroti pendekatan pemberdayaan keluarga penerima manfaat yang dinilai masih perlu diperbaiki. Menurutnya, upaya mendorong masyarakat keluar dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) harus dilakukan secara realistis dan terukur.
Ia menilai, pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha tanpa pendampingan yang memadai sering kali tidak memberikan dampak jangka panjang.
“Harus ada proses pembinaan yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi juga memastikan mereka siap mandiri,” katanya.
Lisda pun menyarankan agar pemerintah menerapkan pola pembinaan bertahap dengan fokus pada kelompok kecil penerima manfaat, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal dan berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, Lisda menekankan pentingnya penguatan pengawasan serta penyederhanaan sistem bansos agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
