 |
| Oleh. Fatonah |
Santer diberitakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa endapan lumpur akibat bencana dan longsor di Aceh, menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan. Dirinya pun mempersilakan swasta yang berminat, sehingga hasilnya bisa untuk pemasukan Daerah.
"Gubenur melaporkan ke saya, Ada pihak -pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana, Jadi tidak hanya di sungai tapi yang di sawah dan sebagainya. kita laksanakan ya," kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi saat meninjau Pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis 1/1/2026 dilansir dari SindoNews.com.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasca-bencana, orientasi kebijakan tidak hanya pada pemulihan korban, tetapi juga pada potensi nilai ekonomi dari dampak bencana itu sendiri.
Di sistem sekuler-demokrasi sekarang ini, agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan. termasuk dalam pengelolaan bencana. Kebijakan publik disusun berdasarkan pertimbangan pragmatis: efisiensi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, negara sering berperan sebagai regulator dan pemberi izin, sementara pengelolaan lapangan diserahkan kepada pihak swasta.
Realita ini membuka celah besar :
Musibah dipandang sebagai komoditas :
- Selama dianggap menguntungkan dan legal, keterlibatan swasta dinilai wajar, meski rakyat terdampak belum sepenuhnya pulih.
- kepentingan korban sering kali berada di posisi sekunder, sedangkan kepentingan modal dan citra keberhasilan ekonomi justru dikedepankan.
Inilah watak dasar sistem sekuler yang menempatkan manfaat materi di atas nilai keadilan dan kemanusiaan.
Berbeda sekali dengan Islam.
Islam memandang bencana sebagai ujian dari Allah sekaligus amanah kepemimpinan. Negara tidak boleh berlepas tangan, apalagi menyerahkan urusan strategis kepada Swasta tanpa kendali penuh.
Rasulullah ï·º menegaskan yang artinya:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, negara wajib hadir secara langsung dalam penanganan pasca-bencana: menolong korban, memulihkan lingkungan, dan menjamin keadilan distribusi bantuan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) hanya dibenarkan jika benar-benar membawa kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan atau kezaliman.
Allah SWT berfirman:
“Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(TQS. Al-A‘raf: 56)
Islam juga menegaskan bahwa kepedulian terhadap penderitaan umat Adalah TOLOK UKUR keimanan sosial.
Rasulullah ï·º bersabda yang berbunyi
“Barang siapa tidak peduli terhadap urusan kaum Muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka.”
(HR. al-Hakim)
Dengan demikian, solusi Islam bukan sekadar mengelola lumpur bencana, tetapi juga mengelola kepemimpinan.
Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan pasca bencana berpihak pada rakyat, menjaga lingkungan, dan tunduk pada Hukum Allah SWT. Bukan pada kepentingan pemilik modal.
Wallahu A'lam bi showab
