 |
| Oleh : Nurlina ( Praktisi Pendidikan ) |
Ketika harga sebuah buku lebih mahal dari harapan seorang anak, dan bahkan nyawa pun menjadi taruhannya.
Seorang siswa kelas IV sekolah dasar ( SD ) di Kecamatan Jerebuu, Ngada Nusa Tenggara Timur ( NTT ), YBR (10 ) , tewas gantung diri lantaran orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen.
Sebelum tragedi tersebut, YBR dan siswa lainnya berkali- kali di tagih uang oleh sekolah sebesar Rp 1,2 juta.
Mengapa masih ada anak yang terpojok hingga kehilangan nyawanya hanya karena sebuah buku.
Dengan adanya fakta diatas, pertanyaan mendasar pun muncul, apakah pendidikan benar - benar diposisikan sebagai hak atau beban bagi rakyat kecil ?
Tanggung Jawab Negara Beralih Fungsi
Dengan melihat kasus diatas, kita tidak cukup hanya menyalahkan keadaan atau faktor personal. Kita perlu melihat bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan sejauh mana negara benar- benar hadir sebagai penjaga dan pelindung umat.
Kasus ini memberi bukti bahwa sekolah gratis tidak dijamin oleh negara. Beban biaya sekolah yang tak terjangkau bagi rakyat miskin berdampak pada pola sikap dan keputusan instan yang ditempuh baik orang tua maupun anak sebagai korban.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika negara tidak sepenuhnya hadir dan menjamin akses pendidikan yang sepenuhnya gratis, otomatis beban itu akan berpindah kepundak keluarga. Akibatnya kesenjangan sosial bukan hanya dibidang pendidikan melainkan krisis harapan dikalangan anak- anak lapisan bawah.
Ketika negara lalai memelihara kebutuhan dasar rakyat miskin dan anak- anak terlantar, terutama dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, hal ini bukan sekedar kesalahan teknis saja , tapi lebih kepada keberpihakan.
Negara terbukti abai dan tidak memihak kepada rakyat kecil.
Jika kita telaah dalam aspek pendidikan, pendidikan hari ini tidak di jamin secara layak dan gratis, anak dan keluarga miskin akan kesulitan mengakses sekolah yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan mahalnya biaya , yang menyebabkan banyak anak putus sekolah. Kebodohan struktural pun terus menerus di wariskan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. Sudah pasti hanya kelompok tertentu yang akan menikmati manis dan indahnya pendidikan.
Dari sisi kesehatan , ketika masalah kesehatan juga di abaikan oleh negara, keluarga miskin akan kesulitan mengakses layanan kesehatan karena mahalnya biaya dengan segala administrasi yang selalu dipersulit. Hal ini akan mengebabkan resiko gangguan tumbuh kembang, baik fisik maupun mental.
Sistem pendidikan kapitalistik memiliki andil yang sangat besar, ketika pendidikan di perlakukan sebagai " Investasi ekonomi dan ladang bisnis, tujuan utamanya adalah keuntungan bukan kesejahteraan umat. Umat tidak lagi di pandang sebagai bentuk amanah yang harus dilindungi dan dijaga. Tapi dijadikan keuntungan dan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya dari setiap proyek yang mereka kerjakan.
Islam Mengembalikan Fungsi Negara
Persoalan yang terus menerus terulang khususnya dalam aspek pendidikan baik itu dari mahalnya biaya sekolah dan terbatasnya akses pendidikan. Ini menunjukan bahwa masalah ini bukan sekedar teknis , tapi melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih mendasar dan sistemik.
Hak anak atas pendidikan adalah bagian hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Pendidikan sangat penting karena merupakan sarana pembentukan akal dan karakter untuk masa depan generasi. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pendidikan ini, tidak boleh di bebankan kepada kemampuan ekonomi dari setiap keluarga. Negara wajib bertanggung jawab penuh, memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan gratis yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan mudah.
Dalam islam, masalah perlindungan dan keamanan anak dalam keluarga punya aturan yang kompleks mulai dari pengasuhan, pendidikan, kontrol sosial dan jaminan negara terhadap hak dasar.
Yang pertama masalah perlindungan anak dalam keluarga, menurut Syaikh Taqiuddin An-Nabhani, keluarga adalah institusi pertama dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam Nidzam al- Ijtima'i fi Al Islam menjelaskan bahwa sistem pergaulan islam dibangun untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Ayah diwajibkan memberi nafkah, perlindungan, pendidikan dan ibu sebagai pengasuh dan pembentukan karakter awal anak.
Yang kedua pendidikan, dalam Nidzam al Islam, syaikh An Nabhani menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam islam adalah membentuk kepribadian islam dan pola pikir yang dibangun di atas akidah islam. Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan berbasis akidah islam, gratis dan mudah di akses, serta menjamin sarana guru dan kurikukumnya.
Yang ketiga kontrol sosial, dalam islam tidak hanya mengandalkan dari sisi keluarga dan negara saja, tapi lebih kepada ada kontrol sosial melalui kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sistem ini memberikan lingkungan yang bebas dari pergaulan bebas, eksploitasi dan segala bentuk kejahatan yang bisa merusak perkembangan generasi.
Dan yang keempat, ada jaminan negara terhadap hak dasar. Dalam kitab Muqaddimah ad - dustru dikatakan bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar yaitu , pangan,sandang,papan, pendidikan , kesehatan dan keamanan.
Dalam sistem Islam, negara yang berfungsi sebagai raain ( pengurus ) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Dengan adanya kasus sulitnya mengakses pendidikan serta mahalnya biaya pendidikan berarti negara telah nyata lalai dalam menjalankan kewajibannya.
Pembiayaan pendidikan diambil dari Baitu mal, Baitul mal adalah lembaga keuangan negara yang mengelola seluruh pemasukan dan pengeluaran negara. Sumber dana Baitul berasal dari ,Fai dan Kharaj, kepemilikan umum ,Jizyah, Ghanimah dan dari pos-pos syar'i lainnya .
Sudah saatnya persoalan pendidikan tidak diselesaikan dengan berbagai macam kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Akan tetapi dengan menghadirkan sistem yang secara menyeluruh dapat menjamin hak dasar generasi. Masa depan umat akan tercerahkan dengan hadirnya sebuah sistem yang shohih yaitu sistem islam.
Wallahu a'alm bisowab.
