 |
| Oleh: Mira Ummu Tegar (Aktivis Muslimah Balikpapan) |
MBG atau Makan Bergizi Gratis saat ini menjadi sorotan di berbagai wilayah tanah air. Meski tujuannya untuk mengatasi malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, agar tercipta generasi muda sehat dan cerdas. Namun belakangan justru menjadi malapetaka, ratusan bahkan ribuan anak-anak sekolah keracunan massal setelah menyantap MBG. Program yang merupakan gagasan dan diusung saat kampanye dulu sehingga menjadi bagian prioritas pemerintahan mereka.
Meski sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan mengalami kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan distribusi MBG, namun situasi berbeda terlihat di Balikpapan. Delapan bulan sejak program berjalan, pelaksanaannya dinilai aman dan terkendali. Walau sempat viral dan diduga keracunan MBG, insiden beberapa siswa SMKN 3 Balikpapan yang mengalami pusing dan lemas pada akhir September 2025. Pihak sekolah mengklarifikasi bahwa kondisi mereka bukan disebabkan oleh keracunan melainkan kelelahan karena berolahraga dengan perut kosong dan terlambat makan.
Dinas Kesehatan (DKK) Balikpapan telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium namun tidak ada temuan keracunan pada pemeriksaan awal. Pemkot Balikpapan menegaskan tidak ada laporan resmi mengenai kasus keracunan MBG di wilayahnya. Pemkot Balikpapan melalui Dinas Kesehatan memastikan pengawasan ketat terus dilakukan disetiap tahap pelaksanaan. Kepala DKK Balikpapan Alwiati menegaskan bahwa masyarakat terutama para orang tua, tidak perlu khawatir berlebihan, sebagaimana dilansir kaltimpost.id 8/10/2025.
Meski wilayah Balikpapan dinyatakan masih aman dan terkendali terkait MBG, tidak serta merta menghilangkan kekhawatiran orang tua siswa. Maraknya keracunan dan segudang problem MBG, wajar kemudian para orang tua menjadi resah. Pasalnya hal ini menyangkut dengan kesehatan dan nyawa anak-anak mereka.
MBG yang disinyalir merupakan program "anak emas" rezim saat ini. Pada faktanya memang menelan anggaran yang besar serta prioritas hingga mendapat tambahan anggaran sebesar 100 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran di sektor lain. Hal ini juga yang menjadi sorotan selain kasus keracunan, bagaimana tidak, pemangkasan anggaran diberbagai sektor lain apalagi sektor vital semisal sektor kesehatan, tentu akan memunculkan kekhawatiran terhadap layanan kesehatan esensial.
Namun demikian, program MBG yang sejak awal sudah sarat kepentingan politik, jauh dari maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara tulus. Program populis yang cenderung dipaksakan, berparadigma proyek dan pemenuhan janji politik. Pada akhirnya rakyatlah yang dikorbankan menjadi objek percobaan proyek ambisius, tapi keuntungan justru mengalir ke pemilik modal/kapitalis.
Hal inilah yang kemudian membuat program MBG ini jauh bahkan sulit untuk tidak dikatakan, bukan untuk pemenuhan hak dasar rakyat. Melainkan menjadi ladang bisnis menguntungkan segelintir pemilik modal/kapitalis. Anggaran yang besar membuka peluang bagi pemodal untuk ikut menguasai rantai pasok, mulai dari bahan pangan, logistik hingga wadah makan impor. Profit dalam program ini nampak dominan karena melibatkan sejumlah vendor swasta yang memang berorientasi pada keuntungan semata.
Selain itu, program ini juga dikatakan rawan korupsi karena berurusan dengan dana yang fantastis. Peluang kebocoran anggaran besar terjadi, mengingat budaya korupsi yang sudah menggurita di negeri ini, yakni pejabat yang tidak amanah, tidak kapabilitas dan aji mumpung dengan jabatannya.
Maka menjadi wajar kemudian jika masyarakat ragu dan khawatir dengan kualitas dan kelayakan MBG. Karena sejatinya pengurusannya bukan menargetkan kemaslahatan yakni pemenuhan keseimbangan gizi masyarakat tetapi tak lebih dari sekedar pemenuhan janji kampanye yang mengejar keuntungan.
Sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, jauh dari kepengurusan rakyat termasuk mengurusi MBG. Pandangan kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utamanya, rakyat jadi taruhan dari politik transaksional para elit politik. Sementara negara justru hadir sebagai regulator dan fasilitator pemilik modal, menjauhkan program ini dari tujuan sejatinya.
MBG bukan sekedar problem teknis tapi problem paradigma mengurusi rakyat yang butuh evaluasi total bukan janji-janji atau pengawas ketat dan sejenisnya. Karena akar persoalannya adalah landasan iman dan akidah yang tidak digunakan dalam pengambilan kebijakan. Maka MBG akan mencapai tujuan sejatinya jika paradigmanya adalah kepengurusan rakyat (raa'in). Sebagaimana di sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah di mana keimanan dan ketaatan kepada Rabb-Nya adalah landasan aktivitasnya.
Cara Islam memenuhi gizi generasi tentunya tersistem dan menyentuh akar masalah sehingga tidak memunculkan persoalan baru. Apalagi terkait dengan gizi generasi yang merupakan kewajiban penguasa bukan sekedar janji populis.
Paradigma Islam yang memandang kebutuhan dasar/ pokok rakyat merupakan hak setiap warga dan kewajiban negara memenuhinya. Maka terkait MBG akan sepaket dengan pemenuhan kebutuhan pokok komunal pendidikan yang gratis dan berkualitas.
Dalam Islam kebutuhan dasar/ pokok individu yakni sandang, pangan dan papan merupakan kewajiban negara memenuhinya secara tidak langsung namun melalui mekanisme memberikan fasilitas dan peluang kerja serta memastikan setiap kepala rumah tangga dan laki-laki yang sudah baligh memiliki pekerjaan sebagai fardu a'in baginya. Sementara kebutuhan pokok komunal/ publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan merupakan kewajiban negara memenuhinya secara langsung, gratis dan berkualitas.
Tentu hal tersebut ditopang oleh sistem ekonomi Islam yang tidak mengenal konsep ribawi, sektor non real apalagi pajak dan hutang ribawi. Negara dalam Islam memiliki sumber pemasukan dari berbagai pos-posnya seperti, fa'i, kharaj, ghanimah, usyur, zakat hingga SDA. Sehingga tidak akan kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat termasuk pemenuhan MBG.
Negara akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait, baik pemenuhan gizi, pencegahan stunting dan malnutrisi maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini tergambar jelas pada peristiwa "Suffah" salah satu peristiwa yang paling terkenal terkait pendistribusian makan gratis.
Suffah merupakan tempat di masjid Nabawi yang dihuni oleh kaum Muhajirin yang belum memiliki pekerjaan dan penghidupan di Madinah. Makanan yang disajikan pada masa itu terdiri dari bahan-bahan alami seperti roti, kurma, daging dan susu. Kombinasi makanan ini berdasarkan ilmu gizi modern memberikan asupan yang seimbang. Kurma misalnya kaya akan serat, vitamin mineral, sementara daging menyediakan protein yang penting untuk pertumbuhan dan susu merupakan sumber kalsium dan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang.
Bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pangan ini terwujud karena fungsi negara sebagai raa'in/ pengurus betul-betul memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan pangannya, bukan hanya sekedar terpenuhi namun memastikan akan keseimbangan gizinya. Jika sudah demikian masihkah ada orang tua yang khawatir dan ragu program MBG dengan paradigma Islam?
Hadist Rasulullah Saw, "Imam/Khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya". Wallahu a'lam bishowab.
