Oleh : Herliana Tri M
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim diundang menjadi narasumber pada acara Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 yang berlangsung di Universitas Milan, Italia. Forum internasional tersebut menjadi wadah pertemuan bagi para pemimpin kota dari berbagai negara untuk membahas isu strategis mengenai ketahanan pangan, sistem pangan berkelanjutan dan program makanan bergizi di sekolah (School Meals Program/MBG). Sumber: Kompas
Sebagai informasi, Kota Bogor menjadi salah satu pilot project di Indonesia yang dipilih oleh GAIN Indonesia. GAIN memfasilitasi Kota Bogor menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi 2025-2029 yang sudah membuat SOP terintegrasi pengelolaan pangan di Kota Bogor dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan lintas mitra/ instansi vertikal.
Partisipasi Kota Bogor dalam Global Forum UFPP 2025 di Milan diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja sama internasional, memperluas wawasan kebijakan pangan perkotaan, serta memperkokoh peran Bogor dalam mendukung terciptanya sistem pangan yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global.
Keberadaan kota Bogor sebagai pilot project tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Bogor. Namun, gelar pilot project saja, tak mampu memberikan gambaran sebenarnya tentang ketahanan pangan warga Bogor.
Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana semua orang, (individu per individu) baik secara fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau setiap saat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Artinya jalannya program MBG saat ini tak cukup menjadi indikator ketahanan pangan di suatu wilayah. Apalagi carut marut permasalahan MBG pun belum usai sampai sekarang. Baik meliputi kecukupan gizinya, pengawas dan kontrol masakan, siapa yang bertanggungjawab saat ada permasalahan yang muncul dari penyediaan MBG, seperti keracunan masal dll.
Sebuah wilayah atau negara memiliki ketahanan pangan, artinya memiliki stok yang cukup dan mampu terjangkau bagi setiap warga negara. Artinya jalannya program MBG belum mampu menggambarkan ketahanan pangan sebuah wilayah atau negara.
Salah satu indikator kemampuan ketahanan pangan, dapat dilihat dari capaian sektor pertanian sebagai salah satu faktor kecukupan kebutuhan pokok masyarakat.
Indonesia dengan tanah pertanian yang subur dan luas, seharusnya menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Salah satunya dari ketersedian beras. Namun sayang, potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah. Bahkan hampir setiap tahun, Indonesia selalu mengimpor beras dari negara lain, seperti Thailand dan Vietnam.
Kondisi Pertanian dalam Negeri
Pertanian sebagai sentra produksi kebutuhan pokok dalam negeri tak menjadikan ekonomi para petani membaik dan taraf hidup meningkat. Bahkan seolah menjadi sebuah 'keterpaksaan' saat merasa diri tak memiliki skill dan sekedar melanjutkan usaha orangtuanya. Seolah menjadi petani bukanlah profesi impian. Padahal kembali lagi, posisi petani strategis, sebagai pemasok pangan seluruh negeri, tetapi tak mampu meningkatkan taraf hidup diatas rata-rata.
Beberapa kondisi yang melingkupi masalah pertanian antara lain adalah:
- Keterbatasan Lahan
Semakin lama lahan pertanian semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan. Baik untuk perumahan atau fungsi yang lain. Disisi lain tak semua petani memiliki lahannya, bahkan sebagian dari mereka adalah petani penggarap yang tak memiliki lahannya sendiri, sehingga hasil yang mereka peroleh harus dibagi dengan pemilik lahan
- Perubahan Iklim Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan gangguan pada proses produksi seperti banjir, kekeringan, dan perubahan pola curah hujan. Apalagi cuaca akhir- akhir ini yang tak menentu, menjadikan posisi musim jadi tidak jelas antara batasan penghujan dan kemarau. Kondisi ini tentu mempengaruhi hasil panen petani
- Kurangnya Akses terhadap Teknologi Modern
Sebagian besar petani masih mengandalkan metode tradisional yang kurang efisien dan produktif. Kurangnya pelatihan terkait inovasi terbarukan sehingga secara turun temurun proses pengolahan pertanian tak ada perubahan berarti.
- Minimnya akses terhadap pasar
Fakta klasik dalam pertanian adalah kemampuan petani menjual dan mengakses langsung terhadap pasar. Hasil panen tak bisa langsung dijual petani ke pasar, tapi melalui tengkulak. Dengan kondisi ini, tengkulaklah pengendali harga. Sehingga peluangnya petani menjual harga dibawah standart pasar.
Ini adalah beberapa kondisi klasik yang terus berlangsung. Dalam keadaan panen raya pun, belum tentu petani mendapatkan untung besar, karena sering sekali saat panen raya, pemerintah justru melakukan impor beras, yang akhirnya, berlimpahnya stok beras menjadikan nasib petani kembali lagi hanya mampu mengelus dada, tak mampu berbuat banyak saat harga panen mereka tak bisa dihargai secara layak.
Peran Negara Mengokohkan Ketahanan Pangan Nasional
Apabila negara memang menginginkan ketahanan pangan, terwujud kemakmuran yang terjamin, maka dibutuhkan keseriusan pemerintah mewujudkan kemandirian pangan ini.
Islam sangat memperhatikan keoptimalan lahan yang ada. Tak dibiarkan lahan terbengkalai tanpa diolah. Dalam hal ini Islam dapat menarik atau mengambil kepemilikan atas lahan, disaat lahan disia-siakan minimal 3 tahun. Negara akan mendata dan mengambil alih kepemilikan lahan dan memberikan kepada individu rakyat yang mau mengelola lahan tersebut.
Dengan kebijakan tersebut, produktivitas pertanian dapat dioptimalkan sehingga hasil pertanian akan terus meningkat sehingga diharapkan jumlah ketersediaan panen petani mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Tak kalah pentingnya dalam menunjang pemerataan pangan agar terjangkau untuk seluruh wilayah adalah peran negara secara mutlak dalam menyediakan infrastruktur transportasi memadai seperti jalan, lalu lintas barang dan jasa, angkutan pangan baik di kota maupun daerah terluar, terdepan dan terjauh. Dengan kemudahan transportasi dan semua sarana yang mendukungnya, menjadikan keterjangkauan bahan pangan merata bagi seluruh warga negara.
Berkaitan dengan ketersediaaqan kebutuhan pokok di pasaran, negara akan melarang Penimbunan Barang (Ihtikaar). Praktik penimbunan barang kebutuhan pokok dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Penimbunan barang dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan. Ini menghantarkan bahaya besar karena harga menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, penimbunan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw. yang menyatakan, “Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang bersalah.” (HR Muslim).
Demikianlah beberapa aturan Islam dan praktik-praktik yang pernah diterapkan dalam Islam untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tujuannya tak hanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun mencapai ridha Allah SWT melalui penerapan Islam dengan benar dan menyeluruh.
