 |
| Oleh: Osami Putri Anelta (Aktivis Dakwah Kampus & Mahasiswi Psikologi) |
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini menjadi penting karena kontribusi sektor kelistrikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sumbar pada tahun 2024 tercatat hanya 0,09 persen—angka yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi energi yang dimiliki. Padahal, potensi panas bumi di provinsi ini mencapai sekitar 1.631 MW yang tersebar di 22 lokasi, namun baru dimanfaatkan sekitar 5 persen saja. Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menyampaikan bahwa pengembangan EBT tidak hanya untuk meningkatkan PDRB, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia menuju target net zero emission tahun 2060 atau bahkan lebih cepat (Tempo, 23 September 2025).
Upaya ini mulai terlihat dari investasi panas bumi yang digarap oleh PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang, Kabupaten Solok. Namun, langkah tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Penolakan warga sempat terjadi karena trauma masa lalu akibat bentrokan dengan aparat yang masih membekas di ingatan masyarakat. Proyek HDE di Gunung Talang sendiri menargetkan kapasitas awal sebesar 20 MW dengan masa eksplorasi selama empat tahun. Selain di Gunung Talang, perusahaan ini juga telah menginvestasikan sekitar Rp 1 triliun untuk mengembangkan panas bumi di Sumbar, termasuk di Gunung Talamau dan Gunung Tandikek. Sayangnya, proyek-proyek tersebut pun kembali mendapat penolakan dari sebagian warga dan memicu gesekan di lapangan, bahkan mengakibatkan tujuh orang menjadi korban kekerasan (Kabarsumbar.com, 23 September 2025).
Bagus EBT, tetapi apakah benar-benar untuk kemaslahatan rakyat?
Upaya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) adalah upaya yang bagus. Namun jika dilihat dari subjek yang akan membangun upaya ini yaitu Perusahaan asing sekali lagi apakah benar-benar hasil pemanfaatannya untuk rakyat. Berbicara mengenai investor asing tentu keutungan atau profitlah yang mereka inginkan dan seringkali lebih besar dibanding wilayah atau rakyat yang berada diselilingnya. Alhasil wilayah program tersebut menjadi bajakan dan rakyat yang terkena imbasnya.
Penguasa wilayah hanya fasilitator untuk investor asing bukan pro terhadap kemaslahatan rakyat
Alih-alih menjadi pelindung rakyat, penguasa justru berperan sebagai fasilitator investor asing. Akses lahan dibuka selebar-lebarnya, sementara suara masyarakat dianggap hambatan kecil yang bisa disingkirkan. Akibatnya, rakyat kehilangan hak atas tanahnya dan hanya menjadi penonton dari proyek yang katanya ‘demi kemajuan’.
Investor asing, penguasa wilayah dan rakyat yang dikorbankan hadir tidak mungkin tanpa sebab, ini bukan lagi persoalan indivdiu ataupun Masyarakat bahkan negara tetapi di sistem kehidupan yang melingkupinya.
Keputusan penguasa wilayah, masuknya investor asing dengan mudah dan terenggutnya wilayah rakyat bukan sekali dua kali terjadi dan bukan hanya masalah individu dan masayarakat tetapi sebuah sistem yang diterapkan oleh sebuah negara yaitu sistem kapital-liberal dengan asas sekuler. Sistem ini membolehkan adanya investor asing masuk ke wilayah yang berpotensi meraup keuntungan (profit). Penguasa sebagai jalan tol untuk memudahkannya dan tiada mengindahkan kemaslahatan umat yang tergadaikan. Alhasil sistem ini disatu sisi menguntungkan investor asing dan penguasa wilayah tetapi mirisnya mengorbankan rakyat sebagai korban dari keuntungan mereka.
Ada sebuah sistem yang menwarkan di semua sisi keuntungan tanpa mengorbankan sisi yang lain
Islam bukan hanya sekadar agama yang sempurna tetapi ia adalah sistem kehidupan. Dalam hal problem ini, islam memiliki solusi yang sempurna dalam memecahkan persoalan ini. Islam memiliki pengaturan sistem eknomi islam Namanya. Sistem ini dilandaskan pada akidah islam dengan mengikuti pengaturan dari sang pencipta dan utusannya. Sistem ini memiliki aturan bahwa sumber daya alam harus dikembangkan unutk kemaslahatan rakyat yang sebelumnya dikelola oleh negara islam sebagai naungan dibawahnya.
Pembangun program energi terbarukan di negara islam akan memperhatikan kebutuhan masyarkat akan program tersebut, lingkungan yang aman ketika program tersebut dibangun, dan rakyat yang berada di wilayah Pembangunan tersebut aman hidupnya. Islam punya prinsip menghindari bahaya terhadap sesuatu yang akan menimbulkan bahaya dalam hal ini wilayah dan rakyat yang berada didalamnya. Islam punya konsep kepemilikan yang jelas dalam hal ini energi baru terbarukan yang merupakan kepemilikan umum yang maslahatnya diserahkan pemanfaatannya kepada rakyat. Islam pun tidak bermudah-mudahan dalam memasukkan investor asing tanpa mengikuti aturan dari negara islam itu sendiri yang menjadikan syariat islam sebagai pengaturan yang harus dijalankan.
Selain itu penguasa wilayah di negara islam tidak akan dibiarkan bertindak dzalim kepada rakyatnya karena ia telah dididik oleh islam bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah kelak. Pengaturan ini tidak akan terwujud Ketika rakyat masih berada dalam sistem kapital-liberal karena dasarnya sekulerisme yang memisahkan aturan agama dalam kehidupan rakyat. sedangkan sistem islam menggunakan dasar akidah islam Dimana sistem kehidupan salah satunya sistem ekonomi diatur oleh agama islam yang tentunya sistem ini tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya payung besar yang menguatkan sistem ini akan tetap terlaksana dengan dihadirkannya negara islam. Dalam masalah energi baru terbarukan (EBT) ini islam punya prinsip dan konsep yang menguntungkan baik terhadap lingkungan wilayah dan rakyat yang berada didalamnya. Bukankah ini adalah sistem yang butuh kita terapkan untuk menjaga kemasalahatan alam dan rakyat didalamnya?.
