![]() |
Oleh: Rumaisha Pejuang Literasi |
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atas nama perdamaian Palestina adalah tamparan keras bagi nurani umat Islam. Di saat darah Muslim Gaza belum kering, rumah-rumah mereka rata dengan tanah, dan penjajahan masih berlangsung brutal, Indonesia justru memilih masuk ke dalam forum yang dikendalikan oleh pihak yang sejak awal menjadi bagian dari masalah.
Atas nama diplomasi, pengkhianatan dibungkus rapi.
BoP: Perdamaian Versi Penjajah
Fakta paling telanjang dari Board of Peace adalah ketiadaan Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri. BoP tidak lahir dari aspirasi rakyat Palestina, melainkan dari desain geopolitik Amerika Serikat. Lebih ironis, kendali arah BoP berada di tangan Donald Trump dengan hak veto, tokoh yang terang-terangan menggagas penguasaan Gaza dan pengusiran penduduknya.
Rencana “Gaza Baru” yang dipromosikan bukanlah upaya memulihkan kehidupan rakyat Palestina, melainkan proyek bisnis dan properti: gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan apartemen mewah. Gaza diperlakukan sebagai aset ekonomi, bukan tanah yang dipenuhi darah syuhada.
Dalam skema ini, BoP bukan instrumen perdamaian, tetapi alat untuk merapikan hasil kejahatan, sekaligus mengamankan kepentingan penjajah dengan legitimasi internasional.
Dari fakta, ada sejumlah catatan kritikal terhadap keberadaan BoP ini:
Pertama, BoP merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza berarti urusan pemerintahan di wilayah ini tak lagi di tangan rakyat Palestina, tetapi akan dikelola oleh asing.
Kedua, BoP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk di dalamnya Hamas.
Ketiga, BoP tidak melibatkan rakyat Palestina. Padahal, merekalah korban penjajahan dan genosida.
Keempat, BoP tetap akan mempertahankan legitimasi Israel.
Kelima, keterlibatan para pemimpin muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terhadap Palestina.
Negeri Muslim sebagai Stempel Legitimasi
Lebih menyakitkan, negara-negara Muslim, termasuk Indonesia ikut terlibat bukan sebagai penentu arah, melainkan sebagai pelengkap legitimasi moral. Kehadiran mereka memberi kesan seolah proyek ini adil dan beradab, padahal substansinya tetap sama: Palestina dikorbankan, penjajah diuntungkan.
Ketika Indonesia rela membayar mahal demi kursi keanggotaan tetap, umat patut bertanya: apakah ini benar pembelaan terhadap Palestina, atau justru partisipasi dalam normalisasi penjajahan?
Sejarah akan mencatat, siapa yang berdiri bersama korban, dan siapa yang memilih nyaman di meja perundingan bersama penindas.
Palestina Tidak Butuh Perdamaian Palsu
Umat Islam harus jujur pada diri sendiri. Palestina tidak membutuhkan dewan-dewan internasional yang lahir dari rahim kekuatan penjajah. Tetapi, yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan dari pendudukan Zionis, bukan pengelolaan pascakejahatan.
Perdamaian sejati tidak mungkin tumbuh di atas tanah yang masih dijajah. Selama Zionis bercokol, selama rakyat Palestina terusir dari rumahnya, selama Masjid Al-Aqsha berada di bawah ancaman, maka setiap narasi perdamaian hanyalah ilusi yang menipu.
Saatnya Umat Bersikap Tegas
Islam tidak mengajarkan umatnya untuk tunduk pada skema yang nyata-nyata merugikan kaum tertindas. Ketika negara-negara Muslim justru bersekutu dalam forum yang dikendalikan pihak yang memerangi Muslim Palestina, maka yang terjadi bukan diplomasi bermartabat, melainkan krisis kepemimpinan dunia Islam.
Palestina seharusnya ditempatkan sebagai qadhiyah masiriyah, agenda utama umat yang menuntut keberanian sikap, persatuan politik, dan kemandirian dari tekanan Barat. Tanpa itu, penderitaan Gaza akan terus dijadikan komoditas politik, sementara umat hanya disuguhi janji-janji kosong bernama perdamaian.
Bergabung dengan Board of Peace bukanlah langkah heroik. Ia adalah sinyal bahwa nurani umat dikalahkan oleh kepentingan geopolitik. Jika Indonesia sungguh ingin berpihak pada Palestina, maka sikap paling jujur dan bermartabat adalah menolak perdamaian palsu, serta berdiri tegas bersama rakyat Palestina hingga penjajahan benar-benar berakhir.
Maka, kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat sedunia adalah menegakkan kembali bangunan khilafah yang akan memimpin jihad untuk menyelamatkan Palestina.
"Imam/khalifah itu seperti pelindung. Sebabnya, ia menghalangi musuh untuk menyakiti kaum muslimin...serta melindungi kemuliaan Islam. (An-Nawawi, Syarah an-Nawawi a'lam Muslim, 6/315)
Sejarah mencatat, hanya pada era khilafah kemuliaan Islam serta darah dan kehormatan kaum muslimin benar-benar terjaga. Hanya dalam naungan khilafah, Islam akan kembali menjadi mercusuar peradaban yang gemilang, barakah akan turun dari setiap penjuru.
Wallahu a'lam bishshawwab
