Oleh. Fatonah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Dikutip dari Kompas.com, Kamis, 18 Juni 2026, mahasiswa di berbagai daerah tidak hanya menuntut evaluasi Program MBG, tetapi juga mengaitkannya dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, harga BBM, serta memburuknya kondisi perekonomian.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dirasakan masyarakat bukan sekadar kebutuhan makan, melainkan beratnya beban hidup secara menyeluruh. Realitas dalam sistem sekuler saat ini jelas memperlihatkan bahwa kebijakan yang bersifat parsial atau bantuan sesaat belum menyentuh akar persoalan. Selama pengelolaan ekonomi masih menyebabkan tingginya biaya hidup dan kesenjangan, bantuan apa pun akan sulit menjadi solusi yang tuntas.
Sistem yang saat ini diemban memang sudah sangat merusak. Setingkat negara saja seolah masih bingung mana yang lebih ‘Wajib’ dan mana yang ‘Sunnah’ atau kata lain mana yang lebih dibutuhkan masyarakat. Padahal bukan hanya urusan perut saja yang lebih penting tetapi urusan lain pun harus lebih diutamakan misalnya dalam hal pendidikan.
Seolah pendidikan tidak penting, anggaran MBG lebih meggiurkan dibanding anggaran pendidikan. Banyak dampak ketika MBG lebih diutamakan yaitu berubahnya harga bahan pokok dipasaran, ekonomi yang tidak stabil dan lain sebagainya. Masyarakat menjadi kalang kabut karena hidup di negeri sendiri jauh dari rasa aman dan nyaman.
Sistem sekuler kapitalis yang menjauhakan agama dari kehidupan membuat kita paham bahwa saat ini kita dijuahkan dari agama. Dijauhkan dari identitas kita sebagai manusia yang banyak salah dan di dekatkan dengan dunia yag penuh dengan tipu daya. Rusakna sistem ini semakin kita sadar bahwa harus ada sistem yang lebih waras. Penguasa saat ini juga seolah lupa akan tugasnya sebagai pengurus rakyat.
Islam memandang bahwa penguasa adalah _raa’in_ (pengurus) yang wajib mengurusi urusan rakyat, bukan sekadar memberikan bantuan ketika kesulitan terjadi. Tetapi karena saat ini banyaknya penguasa yang lupa diri, maka akan banyak kemudhorotan yang terlahir dari kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam adalah pemelihara (pengurus) rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.”
(H.R. Bukhari dan Muslim)
Allah Swt. juga berfirman:
“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(Q.S. Al-Hasyr: 7)
Karena itu, penyelesaian persoalan rakyat tidak cukup melalui kebijakan parsial, melainkan dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.
Negara wajib menerapkan hukum-hukum Allah secara menyeluruh, mengelola harta milik umum untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, menjamin kebutuhan dasar individu, serta membuka ruang muhasabah agar penguasa senantiasa terikat dengan syariat.
Dengan demikian, kesejahteraan bukan sekadar menjadi program sesaat, melainkan buah dari penerapan hukum Allah secara menyeluruh.
_Wallahu a’lam bisawab._
