Oleh: Afika Khairunnisa, S.Pd (Pendidik dan Pengamat)
Ambisi besar kembali dicanangkan di panggung industri otomotif tanah air.
Setelah resmi meluncurkan motor listrik nasional (molinas) beserta ekosistem pendukungnya di pabrik ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan target berikutnya: produksi massal mobil listrik nasional pada tahun 2028. (investortrustdotid, 13-08-2026)
Langkah ini digadang-gadang sebagai sebuah 'game changer' bagi perekonomian nasional dan kedaulatan industri Indonesia.
Pengembangan molinas ini dimotori oleh kolaborasi pelaku usaha dalam negeri seperti PT Indika Energy Tbk, serta disokong oleh pembiayaan ekosistem oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Tak berhenti di situ, deretan raksasa global seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia turut menanamkan investasi bernilai fantastis untuk membangun fasilitas manufaktur di Subang, Jawa Barat. (otodreamdotcom, 18-08-2026)
Menurut CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, setidaknya ada 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap proyek mobil listrik nasional ini.
Dukungan pun mengalir dari taipan nasional, seperti Bos Grup Lippo, James Riady, yang menyatakan komitmennya memborong 20.000 unit motor listrik. (Beritasatudotcom, 13-08-2026)
Namun, di balik narasi megah "kedaulatan industri" dan "transisi energi hijau" ini, muncul pertanyaan mendasar:
Apakah proyek masif ini sungguh-sungguh hadir untuk menjawab kebutuhan hakiki rakyat, ataukah sekadar panggung karpet merah bagi konsolidasi kekuasaan kapital dan oligarki?
TABIR ILUSI KEDAULATAN INDUSTRI DAN KARPET MERAH OLIGARKI
Apresiasi tinggi yang disampaikan Presiden Prabowo atas keberanian para pelaku usaha dalam mengoperasikan dan mengambil risiko bisnis di industri kendaraan listrik mempertegas orientasi kebijakan ini.
Dukungan fasilitas, pembiayaan ekosistem, hingga jaminan pasar jelas menunjukkan siapa pihak yang paling beruntung dari karpet merah kebijakan molinas ini.
Sekalipun pemerintah menetapkan syarat pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Kementerian Perindustrian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 60% komponen utama kendaraan listrik, termasuk teknologi tinggi dan bahan baku inti, masih harus diimpor.
Mengklaim kendaraan listrik sebagai simbol kedaulatan industri nasional di tengah ketergantungan impor komponen yang sedemikian dominan adalah sebuah paradoks.
Klaim bahwa molinas adalah strategi kedaulatan industri nasional terbentur kenyataan pahit: oligarki mendapatkan keuntungan finansial, sementara rakyat dan alam menanggung beban biaya ekologis serta ketergantungan yang tak kunjung usai.
Di sisi lain, skema pembiayaan terjangkau dan insentif subsidi yang disiapkan pemerintah agar masyarakat memborong molinas sejatinya merupakan bentuk manipulasi kebijakan sekuler.
Kebijakan ini mengalihkan perhatian publik dari akar masalah sebenarnya, yaitu ketidakmampuan dan kelalaian negara dalam menjamin ketersediaan serta keterjangkauan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sarana transportasi publik yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih mengejutkan lagi adalah dampak lingkungan di balik narasi "ramah lingkungan".
Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa meskipun kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi knalpot di jalan raya, rantai pasokannya meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang masif di kawasan tambang nikel dan mineral pendukung.
Data Auriga mencatat, demam kendaraan listrik global dan domestik dalam dua dekade terakhir telah memicu penggusuran dan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia.
Narasi hijau yang didengungkan nyatanya harus dibayar mahal dengan kehancuran ekosistem demi mengeruk keuntungan bisnis segelintir konglomerat.
Lingkungan hulu dihancurkan, oligarki tambang dan manufaktur dipupuk, sementara rakyat di sekitar daerah tambang menanggung polusi serta Kerusakan ekologis secara permanen.
PERSPEKTIF ISLAM: PENGURUSAN RAKYAT VS BISNIS OLIGARKI
Dalam pandangan Islam, sarana transportasi publik dan energi bukanlah komoditas dagang yang diserahkan pada mekanisme pasar bebas untuk mengeruk keuntungan bisnis.
Penyediaan sarana transportasi yang terjangkau serta jaminan ketersediaan energi merupakan kewajiban mutlak negara yang bertindak sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya.
Rasulullah SAW bersabda:
"Imam (Kepala Negara) adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusannya." (HR Bukhari dan Muslim).
penyelenggaraan sarana transportasi publik dan penyediaan energi bukanlah barang dagangan untuk berburu profit, melainkan kewajiban fundamental negara yang berkedudukan sebagai pengurus rakyat (ra'in).
Negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses sarana transportasi serta energi bagi setiap individu masyarakat tanpa mengeksploitasinya demi kepentingan bisnis.
Oleh karena itu, pengadaan infrastruktur dan sarana transportasi wajib berlandaskan asas kemaslahatan hakiki seluruh rakyat, bukan ditujukan demi memuluskan akumulasi profit kelompok oligarki tertentu.
Sumber daya alam dan energi yang melimpah, termasuk tambang mineral dan sumber energi primer, dalam hukum Islam dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah).
Negara mengelolanya atas nama rakyat dan hasilnya dikembalikan sebesar-besarnya untuk menjamin kebutuhan dasar publik secara gratis atau dengan harga serendah mungkin.
Selain itu, sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan finansial negara yang mandiri.
Negara tidak bergantung pada utang bebas bunga, permodalan swasta asing, maupun tekanan investor oligarki yang kerap mendikte arah kebijakan publik demi kepentingan korporasi.
Konstruksi ideal ini secara fundamental bertentangan dengan sistem kapitalisme sekuler yang menempatkan negara sekadar sebagai fasilitator regulator bagi kepentingan modal swasta.
Tata kelola pelayanan publik dan sumber daya alam yang adil, mandiri, dan berorientasi pada kemaslahatan hakiki ini hanya dapat terwujud secara utuh dalam naungan sistem Islam (Khilafah), yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara komprehensif.
