 |
Oleh: Rizky Saptarindha A.md (Aktivis) |
Program "Gratis Pol" yang digagas Pemprov Kaltim sejak awal digaungkan sebagai angin segar yang menjanjikan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Dengan narasi membebaskan biaya kuliah, program ini dirancang sebagai jembatan untuk memutus rantai putus sekolah akibat kendala ekonomi. Program ini adalah jembatan emas bagi mereka yang bermimpi kuliah tanpa bayang-bayang tagihan yang menghantui setiap semester.
Universitas Mulawarman (Unmul) secara terbuka memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Sebagai kampus terbesar di Kaltim, Unmul menilai "Gratis Pol" selaras dengan visi peningkatan kualitas SDM daerah. Melalui laman resminya, Unmul menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk mendongkrak kualitas SDM di Kaltim. Sinergi antara birokrasi kampus dan pemerintah daerah ini terlihat begitu solid dan menjanjikan, seolah-olah jalan menuju kuliah gratis sudah bersih dari hambatan.
Namun, keindahan narasi tersebut justru berbenturan dengan kenyataan pahit yang dialami mahasiswa di lapangan. Alih-alih mendapatkan pembebasan biaya, sejumlah mahasiswa Unmul justru tetap ditagih Uang Kuliah Tunggal (UKT) saat proses pengurusan KRS semester genap. Ketidaksinkronan ini memicu kebingungan massal, mengingat mereka sebelumnya sudah merasa terdaftar dan menggantungkan nasib pada program tersebut.
Keresahan ini meluas hingga ke Kutai Kartanegara, di mana sejumlah mahasiswa Unikarta mengalami nasib serupa yang tak kalah menyakitkan. Mahasiswa yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa justru mendadak dinyatakan gugur di tahap akhir registrasi pembayaran. Fenomena pembatalan sepihak ini kemudian ramai dicibir sebagai "PHP" (Pemberi Harapan Palsu), karena dilakukan di saat mahasiswa sudah menyusun
rencana keuangan mereka.
Kekacauan yang terjadi di Samarinda, Balikpapan, hingga Kukar menunjukkan bahwa "Gratis Pol" sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia terus dipromosikan sebagai bukti keberhasilan pemerintah, namun di sisi lain, mahasiswa justru terjepit dalam skema yang tidak transparan dan berubah-ubah. Jarak antara janji manis di atas kertas dan realitas pahit di bawah mencerminkan adanya lubang besar dalam pelaksanaan program ini.
Gratis Pol atau Janji Nol?
Program Gratis Pol memang terdengar manis sejak awal. Kata “gratis” selalu sukses bikin harapan naik, apalagi di tengah kondisi mahasiswa yang hidupnya sudah akrab dengan kata “irit”. Tapi begitu program ini menyentuh realitas lapangan, ceritanya jadi agak lain. Gratis yang dibayangkan ternyata tidak sesederhana itu.
Mahasiswa hari ini tidak hanya pusing soal UKT. Ada biaya kos yang tiap tahun naik, uang makan yang wajib dipenuhi, ongkos transport, fotokopi, beli buku, sampai kebutuhan internet dan lain-lain. Semua itu nyata dan harus dibayar, mau ada program atau tidak. Maka ketika Gratis Pol diumumkan, banyak yang berharap setidaknya satu beban besar bisa terangkat. Sayangnya, di lapangan justru muncul kebingungan baru.
Coba bayangkan, mahasiswa yang sudah telanjur tenang karena merasa biayanya ditanggung, tiba-tiba harus putar otak cari pinjaman mendadak gara-gara tagihan UKT masih muncul. Memang wajar jika pihak kampus seperti Unmul berdiri di barisan depan untuk mendukung program pemerintah. Bagaimanapun, kampus hidup dalam ekosistem kebijakan negara yang sangat bergantung pada kucuran anggaran dan aturan main birokrasi. Namun, dukungan ini seharusnya tidak menutup mata terhadap realita di lapangan.
Kalau ditarik lebih dalam, polemik dari Gratis Pol ini sebenarnya bukan cuma soal miskomunikasi kampus dan mahasiswa. Masalah ini berakar pada cara negara memandang pendidikan dalam sistem yang sekarang. Pendidikan kita seolah belum dikelola dengan pendekatan "melayani" atau mengurus kebutuhan rakyat sepenuh hati, melainkan masih terjebak dalam urusan administratif yang kaku. Pendidikan yang harusnya jadi hak dasar, malah terasa seperti tumpukan prosedur yang justru mempersulit langkah mahasiswa.
Pola ini khas dari sistem kapitalisme. Negara cenderung bertindak sebagai regulator, bukan penanggung jawab penuh. Pendidikan dibuat gratis sebatas kemampuan anggaran, bukan sebagai kewajiban mutlak. Maka muncul syarat, kuota, tahap verifikasi berlapis, bahkan pembatalan sepihak. Gratis akhirnya hanya berlaku bagi sebagian, sementara yang lain tetap harus berjuang sendiri.
Yang lebih ironis, semua ini terjadi di daerah dengan kekayaan alam melimpah. Kalimantan Timur dikenal sebagai wilayah kaya SDAE, mulai dari batu bara hingga sumber daya lainnya. Namun kekayaan itu belum berbanding lurus dengan kemudahan akses pendidikan. Selama SDAE dikelola dengan logika bisnis dan keuntungan, hasilnya lebih banyak mengalir ke pemilik modal, bukan untuk menjamin kebutuhan rakyat seperti pendidikan.
Inilah sebabnya pendidikan gratis sulit benar-benar terwujud dalam sistem kapitalisme. Kekayaan negara tidak diposisikan sebagai alat untuk meriayah rakyat, melainkan sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, pendidikan pun ikut diperlakukan sebagai layanan yang tergantung kemampuan bayar atau kebijakan tambal sulam.
Polemik Gratis Pol akhirnya membuka mata banyak pihak bahwa masalahnya bukan pada mahasiswa yang “terlalu berharap”, juga bukan semata pada kampus yang mendukung pemerintah. Akar persoalannya ada pada sistem yang tidak menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara, meski sumber daya untuk itu sebenarnya tersedia.
Maka selama sistem ini masih bertahan, program pendidikan gratis akan terus rentan menjadi harapan palsu. Indah di narasi, rapuh di pelaksanaan. Mahasiswa pun terus berada di posisi serba tanggung dan bingung mau dibilang dibantu, tapi tetap diminta bertahan dengan biaya hidup yang makin tinggi dan kepastian yang makin kabur.
Pendidikan Bukan Janji, Tapi Tanggung Jawab Negara
Berbeda dengan sistem hari ini yang menjadikan pendidikan sekadar program dan bantuan bersyarat, Islam memandang pendidikan sebagai hak dasar masyarakat. Bukan hadiah, bukan pencitraan, apalagi alat politik. Dalam Islam, negara wajib menjamin pendidikan yang gratis dan berkualitas, menyeluruh dari hulu ke hilir. Gratis di sini bukan hanya bebas UKT, tetapi mencakup seluruh proses pendidikan yakni pengajaran, sarana, guru, hingga akses ilmu yang layak. Dan yang penting, jaminan ini berlaku untuk seluruh rakyat yang hidup di dalam Daulah, baik Muslim maupun non-Muslim.
Islam tidak mengenal konsep “pendidikan gratis tapi syaratnya…” Tidak ada embel-embel syarat yang berlapis atau teknis yang membingungkan rakyat. Sebab negara memang diposisikan sebagai ra’in pengurus urusan umat bukan sekadar regulator.
Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka memastikan rakyat bisa belajar dengan tenang, tanpa dibebani kecemasan biaya, adalah bagian dari amanah kepemimpinan.
Soal pembiayaan, Islam juga tidak menggantungkan pendidikan pada iuran rakyat atau utang. Pendidikan secara penuh dibiayai dari sumber pendapatan negara yang ditetapkan syariat. Salah satu sumber utamanya berasal dari pengelolaan kekayaan alam yang menjadi milik umum. Sumber daya seperti tambang, hutan, dan energi tidak diserahkan pada swasta atau asing, tetapi dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Dari sinilah pendidikan gratis bukan mimpi, amelainkan keniscayaan.
Sejarah Islam mencatat hal ini dengan sangat nyata. Pada masa kegemilangan peradaban Islam, negara membiayai pendidikan secara penuh. Madrasah, perpustakaan, dan pusat-pusat ilmu berdiri megah dan terbuka untuk masyarakat luas. Di Baghdad, Kairo, hingga Andalusia, para pelajar mendapatkan akses ilmu tanpa dipungut biaya. Bahkan dalam banyak riwayat, penuntut ilmu diberi beasiswa hidup agar bisa fokus belajar. Ilmu tidak diperjualbelikan, karena ia dipandang sebagai kebutuhan umat, bukan komoditas.
Rasulullah sendiri memberikan teladan kuat dalam dunia pendidikan. Tawanan perang Badar yang pandai membaca dan menulis dibebaskan dengan syarat mengajarkan ilmunya kepada kaum Muslimin. Ini menunjukkan bahwa negara sejak awal Islam berdiri telah menempatkan pendidikan sebagai urusan strategis, bahkan di tengah kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil. Artinya, jika dalam kondisi sulit saja pendidikan tetap diutamakan, apalagi di negeri yang kaya sumber daya.
Islam juga tidak sekadar mencetak generasi cerdas secara akademik, tetapi membentuk kepribadian yang utuh. Pendidikan Islam membangun akal, akhlak, dan keimanan sekaligus. Inilah yang membedakannya dengan sistem kapitalis yang hanya mengejar angka partisipasi dan gelar. Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia yang berilmu, bertanggung jawab, dan siap mengabdi untuk kemaslahatan umat.
Dengan sistem seperti ini, polemik seperti Gratis Pol yang penuh kebingungan tidak akan pernah terjadi. Karena negara tidak sekadar “berniat membantu”, tetapi benar-benar menjamin. Pendidikan tidak lagi jadi panggung janji, melainkan bagian nyata dari pelayanan negara kepada rakyatnya. Wallahu a’lam bish-shawab.
