 |
| Oleh : Hawilawati, S.Pd (Muslimah Permata Umat) |
Umat Islam kini memasuki bulan suci Ramadhan 1447 H, bulan penuh keberkahan dan momentum pembentukan karakter takwa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga latihan ruhiyah bagi anak-anak yang sedang belajar menunaikannya. Orang tua mendidik mereka agar tumbuh menjadi generasi yang taat kepada Allah SWT. Dalam suasana ibadah seperti ini, seharusnya negara hadir memperkuat atmosfer ketakwaan, bukan hanya hadir dengan urusan logistik.
Namun faktanya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan selama Ramadhan 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan MBG berjalan dengan skema penyesuaian distribusi. Di wilayah mayoritas Muslim, makanan akan diberikan dalam bentuk kemasan sehat. [bgn.go.id, 26/01/2026]
Menurut Zulkifli Hasan, bagi sekolah dengan siswa Muslim, menu MBG akan diberikan berupa makanan kering, ketentuan ini berlaku bagi siswa yang berpuasa. [kemenkopangan.go.id, 29/01/2026]
Pun layanan MBG di pondok pesantren disesuaikan waktunya menjelang berbuka puasa. Hal ini harus dipastikan agar para santri aman mengonsumsinya, sebab sepanjang sejarah, pondok pesantren mampu menyediakan makanan walau sangat sederhana tanpa kasus keracunan. Ironisnya, laporan keracunan mulai muncul ketika kebutuhan makan santri dikelola Satuan Pengolahan Pangan dan Gizi (SPPG) melalui program MBG. [Antaranews.com, 29/01/2026]
Jika solusi yang dipilih adalah makanan kering atau produk tahan lama demi kemudahan distribusi, muncul persoalan kualitas gizi. Ketua Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, mengingatkan adanya risiko rendahnya nilai gizi di balik menu makanan kering MBG. [ekonomi.bisnis.com, 16/02/2026]
Kritik juga datang dari ahli gizi Tan Shot Yen, yang menilai skema MBG sebaiknya dikembalikan ke keluarga, karena mereka paling memahami kebutuhan anak saat sahur dan berbuka. [mediaindonesia.com, 15/02/2026]
Masyarakat pun mempertanyakan mengapa pengelolaan menu MBG tidak diserahkan langsung kepada rakyat. Terlebih di bulan Ramadhan, kaum ibu sudah terbiasa menyiapkan makanan terbaik bagi anak-anak mereka, bukan hanya sekali sehari, jika kondisi ekonomi keluarga mampu menopangnya. Alih-alih memberdayakan keluarga, pemerintah justru menghadirkan kotak makan instan yang sifatnya sementara, tanpa menyentuh akar masalah gizi dan kemandirian.
Masalah Struktural di Balik Kotak Makan MBG
Problem gizi dan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian kotak makan gratis. Akar masalahnya struktural: banyak kepala keluarga sulit mendapatkan pekerjaan secara sistemik, sehingga daya beli keluarga untuk membeli bahan makanan berkualitas rendah. Akibatnya, anak-anak menjadi rentan mengalami stunting dan kesehatannya terancam sejak dini.
Di sinilah pertanyaan mendasar muncul: apakah MBG yang tetap dijalankan di bulan Ramadhan benar-benar murni pelayanan publik atau bergeser menjadi ladang keuntungan elit? Alokasi dana fantastis yang dijadikan proyek populis berpotensi menciptakan ketergantungan, mengurangi kemandirian rakyat, dan memperkuat kemiskinan struktural. Bahkan berpeluang disalahgunakan oleh pihak tertentu, jauh dari kemaslahatan rakyat
Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan makan adalah kebutuhan primer (dharuriyah) setiap individu. Negara memang memiliki tanggung jawab ketika individu atau keluarga tidak mampu memenuhinya. Namun mekanisme syariat tidak menjadikan kebutuhan dasar sebagai komoditas proyek. Penjaminan nafkah berjalan bertahap: kepala keluarga, wali, kerabat yang mampu, lingkungan terdekat, hingga akhirnya negara melalui pengelolaan Baitul Mal.
Negara seharusnya tidak sibuk “mengurusi dapur” yang sebenarnya bisa dilakukan rakyat secara mandiri jika mereka memiliki penghasilan. Fokus negara semestinya menjadi wasilah bagi rakyat, berperan sebagai fasilitator membuka lapangan pekerjaan seluas -luasnya, dengan menghidupkan sektor ekonomi strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri padat karya, dengan produk yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, bukan sekadar kepentingan pasar global.
Saat ini, rakyat membutuhkan kemandirian ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan listrik, pendidikan, kesehatan yang tidak ditopang negara, serta kebutuhan non-pangan lainnya, bukan sekadar menunggu bantuan sosial atau kotak makan gratis. Bantuan sosial sebaiknya berfungsi sebagai jaring pengaman sementara, misalnya melalui sadaqah atau zakat produktif bukan mekanisme yang menimbulkan ketergantungan. Sistem ini sekaligus menegaskan bahwa kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk menafkahi keluarganya, dibantu lingkungan terdekat, sebelum negara turun tangan secara struktural.
Pun semestinya negara sungguh-sungguh mensejahterakan rakyat dan mengentaskan stunting. Namun, upaya membenahi ekonomi mikro yang tampak di permukaan tidaklah cukup; sudah seharusnya negara menjalankan amanah syar'i dengan mengelola ekonomi makro secara strategis dalam kerangka sistem ekonomi Islam, memanfaatkan dan mendistribusikan kekayaan dengan tepat. Mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa bergantung pada swasta maupun pihak asing, sehingga sumber daya tersebut menjadi fondasi penghidupan rakyat, mencegah generasi yang kurang gizi, tidak bersekolah, atau terabaikan kesehatannya, serta menurunkan risiko krisis sosial seperti bunuh diri atau kriminalitas akibat kesulitan hidup, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang produktif, berkeadilan, dan sejahtera secara berkelanjutan.
Generasi yang sehat dan kuat lahir dari keluarga mandiri dan negara yang benar-benar menjadi pelayan rakyat (ra’in), bukan pengelola proyek yang menciptakan ketergantungan. Sudah saatnya negeri kembali mengurusi rakyat sesuai tuntunan syari’at, menerapkan sistem ekonomi Islam yang berprinsip keadilan dan keberlanjutan, demi kemaslahatan umum. Jangan biarkan generasi dan rakyat menjadi objek program populis, bergantung pada kotak makan atau bantuan sesaat, sementara akar masalah stunting yaitu pengangguran dan kemiskinan struktural terus dibiarkan. Wallahu’alam Bishowwab.
