 |
| Oleh. Ummu Aini (Pegiat Dakwah) |
Banjir besar di Sumatra serta beberapa wilayah lain sejak akhir November 2025 telah meninggalkan luka menganga bagi rakyat terdampak. Ribuan orang dilaporkan meninggal dunia, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang dan ribuan warga harus kehilangan tempat tinggal. Banjir bandang dan longsor di Sumatra menyisahkan kisah anak-anak yang dalam sekejap ditinggal orang tuanya. Nasib anak-anak yang menjadi yatim piatu ini hingga kini belum jelas (bbc.com, 7-1-2026). Padahal mereka sangat membutuhkan pihak yang akan memastikan pengurusan kehidupan mereka ke depannya.
Musibah banjir besar ini sesungguhnya telah membuka tabir kejahatan sejumlah perusahaan besar yang selama ini merusak alam tanpa tanggung jawab. Mereka terbukti melakukan pembalakan hutan. Dan ini dilakukan dalam skala sangat besar, luas, serta terus menerus. Pengundulan hutan dalam skala besar inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya banjir besar. Dikarenakan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga alam dan pengendali air. Akibatnya, daya serap tanah menurun drastis dan air meluap ke permukiman warga. Dampak dari kerusakan ini sangatlah menyakitkan. Hingga saat ini para korban telah kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan nyawa.
Jika ditelisik, bencana ini bukanlah sekadar peristiwa alam, melainkan akibat dari keserakahan manusia juga kelalaian pihak yang terlibat dalam menjaga amanah lingkungan.
Kebijakan yang Tidak Selaras dengan Hukum Allah
Bencana ekologi yang melanda Sumatra dan berbagai daerah lainnya pada hakikatnya merupakan dampak dari kebijakan negara yang tidak selaras dengan hukum Allah Swt. Dengan kata lain, akar dari berbagai musibah yang menimpah kaum muslim saat ini, khususnya di negeri ini adalah karena sejak lama syariat-Nya tidak dijadikan sebagai landasan dalam mengatur kehidupan. Oleh karena itulah, jalan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di muka bumi hanyalah dengan kembali kepada Allah Swt., di antaranya melalui penerapan hukum-hukumnya-Nya.
Terkait hal itu, Imam Ibnu Katsir kemudian mengutip satu hadis: "Sungguh penegakan satu hukum had di muka bumi adalah lebih baik bagi penghuninya daripada mereka diguyur hujan selama 40 hari." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)
Dengan diterapkannya hukum Allah yang tegas oleh negara, maka bisa dipastikan segala bentuk kejahatan dapat dicegah hingga tuntas, termasuk kejahatan pembalakan jutaan hektar hutan. Sebaliknya, semua bentuk kejahatan itu akan marak ketika dibiarkan oleh negara. Terlebih, jika praktik tersebut justru mendapat dukungan dari negara. Penebangan hutan dalam skala jutaan hektar yang dilakukan sejumlah korporasi pada kenyataannya memperoleh izin dari pemerintah. Kebijakan pemberian izin pembukaan hutan inilah yang sejatinya menjadi akar utama terjadinya bencana ekologi di Sumatra, Kalimantan, dan berbagai wilayah lain di Indonesia.
Keharusan Menegakkan Syariat Islam
Dalam pandangan Islam, ukuran suatu kejahatan (jarimah) tidak ditentukan oleh hukum buatan manusia, melainkan oleh hukum Allah Swt. (syariat Islam). Maka dari itu, riba dikategorikan sebagai kejahatan meskipun dilegalkan oleh hukum positif atau undang-undang negara. Alasannya, riba telah jelas diharamkan oleh Allah Swt., sehingga dia tetap terlarang dalam pandangan syariat.
Oleh karena itu, umat Islam wajib menjalankan hukum-hukum Allah Swt. atau syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam seluruh aspek kehidupan mereka.
Kewajiban ini sudah barang tentu mengharuskan adanya institusi yang menegakkannya.
Khilafah dalam hal ini adalah institusi legal yang diwariskan Nabi saw. yang akan menerapkan hukum-hukum Allah Swt. secara kaffah sebagai solusi mengatasi berbagai bentuk kemaksiatan, kerusakan, dan bencana.
Khilafah juga akan menegakkan hukum-hukum yang tidak bisa ditegakkan oleh individu seperti hudud, jinayat, jihad, sistem ekonomi, dan yang semisalnya. Juga dari sisi pengelolaan sumber daya alam, pemerintah, dll. Karena itu, misi pertama negara Khilafah adalah menerapkan hulum Islam secara menyeluruh. Inilah solusi yg terbaik untuk negeri ini, sebaliknya jika negeri ini tetap berpaling dari hukum Allah Swt., sebagaimana saat ini, maka musibah, bencana, dan kerusakan akan terus terjadi.
Allah Swt. berfirman:
"Jika mereka berpaling (dari syatiat-Nya), maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka. Sungguh kebanyakan manusia adalah kaum fasik." (TQS. Al-Maidah ) (5): 49)
Karena itu pula, berjuang menegakkan Khilafah sebagai satu-satunya institusi negara yang akan menerapkan hukum-hukum Allah Swt. secara kaffah--- hakikatnya adalah berjuang untuk menolong agama-Nya. Di saat demikian, Allah Swt. pasti akan menolong umat ini dan mengokohkan kedudukan mereka. Demikian, sebagaimana yang Allah Swt. tegaskan:
"Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian." (TQS. Muhammad (47 ayat 7)
WalLahu a'lam bi ash shawab.
