 |
| Oleh. Dhini Sri Widia Mulyani (Pegiat Literasi) |
Potret Buram Guru PPPK di Indonesia
Kondisi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia saat ini menyisakan potret suram pendidikan. Berbagai laporan media menunjukkan bahwa banyak guru PPPK digaji sangat rendah, bahkan ada yang hanya menerima upah di bawah Rp1 juta per bulan. Mereka tidak memiliki jenjang karir meskipun sebagian sudah menempuh pendidikan tinggi hingga S2 atau S3. Selain itu, tidak ada kepastian mengenai dana pensiun di masa tua. Tidak sedikit pula guru PPPK terjerat utang bank atau pinjaman online karena kebutuhan hidup yang mendesak (Liputan6dotcom,10/10/2025).
Realitas ini mencerminkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami para pendidik, padahal mereka memegang peran vital dalam mencerdaskan generasi bangsa. Padahal, guru PPPK menjalankan tugas yang sama beratnya dengan guru PNS. Mereka harus hadir setiap hari, menyiapkan perangkat ajar, menghadapi berbagai karakter siswa, hingga beradaptasi dengan kurikulum yang terus berubah-ubah. Namun, penghargaan terhadap jasa mereka tidak sebanding dengan tanggung jawab yang dipikul. Kondisi ini tentu menurunkan motivasi, bahkan ada yang terpaksa meninggalkan profesi guru demi mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kualitas pendidikan Indonesia akan semakin terpuruk.
Kapitalisme dan Akar Masalah Gaji Minim
Fenomena ini tidak terlepas dari paradigma pengelolaan negara yang berbasis kapitalisme. Dalam sistem ini, anggaran pendidikan sering kali dianggap sebagai beban, bukan investasi jangka panjang yang wajib ditanggung negara. Negara tidak mampu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menggaji guru secara layak karena pendapatan nasional lebih banyak bergantung pada pajak dan utang.
Lebih parah lagi, sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat justru banyak dikuasai swasta atau asing atas nama investasi. Akibatnya, pemasukan Negara yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan guru dan sektor pendidikan justru bocor keluar. Sebagai contoh, Komisi X DPR mendesak pemerintah untuk menaikkan gaji guru honorer, namun keterbatasan fiskal selalu menjadi alasan klasik (Beritasatudotcom,10/10/2025).
Dalam logika kapitalisme, guru PPPK dipandang semata-mata sebagai faktor produksi yang bisa diatur dengan kontrak. Mereka dinilai dari efisiensi biaya, bukan dari kontribusi moral dan sosial. Guru pun tidak dianggap sebagai pilar peradaban, melainkan sebagai buruh pendidikan. Akibatnya, kesejahteraan guru selalu menjadi persoalan yang tak kunjung selesai, sementara negara lebih sibuk mengutamakan proyek-proyek ekonomi yang menguntungkan elit.
Solusi Islam: Baitul Maal dan Mekanisme Adil
Islam menawarkan solusi yang lebih adil dan menyeluruh. Dalam sistem pemerintahan Islam, keuangan negara dikelola oleh lembaga Baitul Maal yang berfungsi menghimpun dan mengatur pemasukan negara dari berbagai sumber. Sumber pendapatan negara dalam Islam berasal dari tiga pos utama: kepemilikan negara (seperti hasil tambang, energi, dan hutan), zakat dan sedekah, serta harta milik umum yang dikelola untuk kepentingan rakyat. Dengan mekanisme ini, negara memiliki sumber dana yang stabil tanpa harus bergantung pada utang maupun pajak yang memberatkan rakyat.
Pembiayaan pendidikan, termasuk gaji guru, diambil dari pos kepemilikan negara dan harta milik umum. Guru tidak lagi diperlakukan berbeda hanya karena status administratif sebagai ASN atau PPPK. Dalam Islam, gaji seseorang ditentukan berdasarkan jasa dan kontribusinya, bukan status kontrak atau birokrasi. Semua guru yang mengabdikan diri untuk mendidik generasi dianggap sebagai pegawai negara yang memiliki hak atas gaji layak, tunjangan, dan penghormatan sosial.
Sebagai contoh nyata, berita menyebutkan bahwa gaji PPPK paruh waktu hanya Rp18 ribu per jam, jauh dari kata layak untuk ukuran kehidupan modern (Sindonews.com, 10/10/2025). Dalam kerangka Islam, kondisi semacam ini tidak mungkin terjadi karena upah ditentukan bukan oleh pasar, melainkan oleh kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
Guru dalam Perspektif Islam sangat menekankan kemuliaan peran guru. Rasulullah SAW bersabda: _“Barang siapa memuliakan orang alim (guru), maka ia telah memuliakan aku. Dan barang siapa memuliakan aku maka ia memuliakan Allah”_ (HR. Thabrani). Hadis ini menegaskan bahwa memuliakan guru sejatinya adalah bentuk penghormatan kepada Rasulullah dan Allah SWT.
Dalam riwayat lain disebutkan, _“Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya dan ikan di laut semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia”_ (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan betapa mulianya posisi guru di sisi Allah.
Guru adalah pewaris para nabi. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak generasi. Peran besar ini tidak boleh dibayar dengan gaji rendah dan status tidak jelas. Islam menegaskan keringetnya keadilan dalam memberi upah merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar. Rasulullah SAW bersabda: _“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”_ (HR. Ibnu Majah). Pesan ini menjadi penegasan bahwa menunda atau mengurangi hak pekerja termasuk guru merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan.
Saatnya Memuliakan Guru
Permasalahan gaji guru PPPK bukan hanya soal teknis anggaran, melainkan soal paradigma sistem yang mendasari pengelolaan negara. Selama negara masih terikat pada sistem kapitalisme yang menempatkan pendidikan sebagai beban, guru akan tetap diperlakukan tidak adil. Hanya dengan mekanisme keuangan Islam yang adil, sejahtera, dan berpihak pada rakyat, guru akan mendapat tempat yang layak. Pendidikan pun akan berkembang sebagai hak dasar rakyat, bukan barang dagangan.
Kesejahteraan guru adalah cermin keseriusan negara dalam membangun peradaban. Guru yang dimuliakan akan melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya. Islam dengan sistemnya yang menyeluruh telah menawarkan mekanisme adil agar guru tidak lagi dizalimi. Sudah saatnya kita kembali pada prinsip-prinsip Islam yang menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk para pendidik. Dengan begitu, pendidikan tidak sekadar menjadi slogan pembangunan, melainkan pilar nyata peradaban yang meneguhkan martabat bangsa.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
