 |
| Oleh: Ummu Aidzul Tenaga pendidik |
Bak disambar petir di siang bolong. Mungkin itulah yang dirasakan oleh orang tua santri Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan santri yang sedang melaksanakan salat Ashar di lantai 2 akhirnya tertimbun di bawah bangunan yang tengah direnovasi menjadi empat lantai. Musibah ini terjadi pada Senin, 29 September 2025 sekitar pukul 15.00. Sebanyak 167 orang menjadi korban, 37 orang diantaranya meninggal dunia.
Menurut kabar yang beredar, kejadian ini terjadi akibat konstruksi bangunan yang tidak sesuai standar keselamatan. Seorang dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Budi Setiawan, S. T., M. T.,menyampaikan bahwasanya ambruknya pondok pesantren menunjukkan lemahnya standar keselamatan pengerjaan konstruksi. (UMS.ac.id, 09 Oktober 2025)
Ambruknya Bangunan Ponpes Akibat Minimnya Perhatian Pemerintah
Pondok pesantren adalah sekolah bagi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu agama. Selain pembelajaran Islami, diajarkan pula pembiasaan ibadah agar siswa rutin mengerjakannya. Belajar di pondok juga menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin agar anaknya memiliki pemahaman agama yang baik. Apalagi di masa sekarang, merosotnya moral generasi akibat gempuran pemahaman barat menjadikan orang tua membekali ilmu agama untuk menyelamatkan anak-anak nya. Sehingga tidak heran, banyak orang tua yang akhirnya menitipkan anaknya ke pondok.
Pondok pesantren Al-Khoziny yang sedang melakukan pembangunan lantai ke-4 konon katanya sudah berjalan selama 9-10 bulan. Namun sangat disayangkan, kabar miring beredar seputar pembangunan yang hanya memperkerjakan para santri dengan minimnya tenaga ahli terutama dalam hal konstruksi bangunan. Dugaan tidak adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) turut mencuat seiring dengan ramainya pemberitaan.
Ambruknya bangunan pondok tentu sangat membuat miris, apalagi hal ini disebabkan konstruksi bangunan yang tidak kuat dan buruknya pengawasan. Pembangunan pondok ini juga dilakukan hanya dari bantuan donatur serta orang tua santri. Ini menunjukkan abainya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat.
Bangunan sekolah yang rusak tidak hanya di pondok saja. Pada tahun ajaran 2024/2025, tercatat 60% bangunan sekolah dasar dalam kondisi rusak baik ringan maupun berat. Bahkan di Kabupaten Sukabumi, jumlah Sekolah Dasar yang rusak sebanyak 6.508 sekolah. Dengan kondisi seperti ini mungkinkah terwujud generasi bangsa yang cerdas? Maka tidak heran jika negeri ini terpuruk dalam peringkat pendidikan dunia yakni ke-67 menurut World Population Review tahun 2025.
Dalam pemerintahan sekularisme kapitalis, pendidikan tidak sepenuhnya dikelola oleh negara namun sebagian diakomodir oleh swasta. Meskipun kurikulumnya mengikuti arahan dari pemerintah, namun pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta bangunan dan sarana prasarana dikoordinir mandiri. Akibatnya ketika pengawasannya lemah, terjadilah musibah robohnya bangunan pondok yang disinyalir tidak sesuai dengan standar bangunan yang seharusnya.
Hal ini dikarenakan sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai tolok ukur perbuatan. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator atau pembuat kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada rakyat. Sedangkan rakyat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk pendidikan. Padahal pendidikan yang berkualitas wajib disediakan oleh negara untuk seluruh rakyat. Pendidikan saat ini ikut dikomersilkan sebagai komoditas bisnis.
Negara Wajib Memenuhi Fasilitas Pendidikan dalam Sistem Islam
Dalam sistem Islam yang memuat tatanan hidup secara komprehensif, terdapat pula aturan pemerintahan. Negara Islam wajib menyediakan kebutuhan pokok rakyat termasuk pendidikan. Diantaranya penggajian guru hingga pemenuhan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan memadai bagi seluruh rakyat. Tidak hanya sekolah milik negara namun juga swasta. Pembiayaan untuk pendidikan diatur oleh Baitul Mal. Hal ini sangat memungkinkan karena banyaknya pos pemasukan dalam negara Islam dan yang terbesar adalah dari hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara mandiri oleh negara.
Dalam negara Islam, pendidikan adalah hak pokok seluruh rakyat tidak untuk di komersialisasi sebagaimana dalam sistem kapitalisme saat ini.
Karena pemimpin dalam sistem Islam adalah raa'in sebagaimana sabda Rasulullah saw.
"Imam adalah raa'iin (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyat nya."
(HR Bukhari)
Hal ini terbukti dalam sejarah peradaban gemilang Islam, sekolah Islam menjadi rujukan atau kiblat. Pendidikan Islam merupakan mercusuar pada masa itu, sekolah Islam di Cordoba merupakan sekolah paling maju di Barat, sedangkan saingannya sekolah di Baghdad di bawah kepemimpinan Abbasiyah. Raja Inggris pada masa itu mengirimkan surat kepada Hisyam Ibn Abdul Rahman penguasa Cordoba saat itu agar putri dan anggota istananya bisa bersekolah di sana. Hal ini bisa terwujud karena keseriusan dan profesionalitas negara Islam dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat nya.
Maka dari itu sudah sewajarnya umat Islam merindukan dan perlu mengupayakan penerapan sistem Islam secara kafah agar terpenuhinya fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat. Wallahualam bissawab.
