Aisya Fahma
( Pelajar SMA)
Gencatan senjata antara 1sr4el dan H4m4s pada 10 Oktober 2025 sempat menumbuhkan harapan baru bagi rakyat G4z4 yang telah lama menderita. Kesepakatan itu dihasilkan melalui mediasi Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki setelah perundingan selama tiga hari. Bantuan kemanusiaan mulai masuk, ribuan truk membawa bahan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Bagi warga G4z4 yang telah berbulan-bulan terisolasi dan kelaparan, hal ini tampak seperti secercah cahaya di tengah kegelapan.
Namun, kenyataan berbicara lain. Setelah dua tahun dibombardir tanpa henti, lebih dari 67 ribu warga G4z4 terbunuh, ribuan lainnya hilang tertimbun reruntuhan, dan 90 persen bangunan luluh lantak. Rumah sakit, sekolah, pasar, dan tempat ibadah hancur menjadi puing. Akses terhadap air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi hampir tidak ada. Bahkan, beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan, 1sr4el kembali melancarkan serangan ke wilayah G4z4 utara dan menewaskan puluhan warga sipil [detikcom, 07-10-2025]. Fakta ini menunjukkan bahwa gencatan senjata hanyalah jeda sementara, bukan akhir dari penderitaan rakyat P4lest1na.
Lebih dari itu, ancaman baru telah disiapkan oleh kekuatan asing. Melalui “Deklarasi New York”, negara-negara Barat dan Arab telah merancang pembentukan pemerintahan transisi yang akan dipimpin oleh Tony Blair di bawah pengawasan Otoritas P4lest1na [detik news, 28-09-2025]. Langkah ini bukanlah bentuk kemerdekaan, tetapi bentuk lain dari penjajahan. P4lest1na kembali dijadikan objek percobaan politik global, diatur oleh pihak yang justru memiliki catatan kelam terhadap dunia Islam. Selain itu, rencana pelucutan senjata terhadap kelompok perlawanan Islam, seperti H4m4s, menunjukkan bahwa gencatan senjata ini sejatinya adalah upaya untuk melemahkan kekuatan umat Islam, bukan memulihkan kedaulatan P4lest1na.
Dalam konteks yang lebih luas, keadaan ini memperlihatkan bahwa “perdamaian” yang digaungkan dunia hanyalah ilusi. Dunia seolah menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 1sr4el. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, tetap berdiri di pihak penjajah dengan dalih menjaga stabilitas kawasan. Sementara negara-negara Arab yang seharusnya menjadi garda terdepan pembela umat, justru berlomba-lomba membuka hubungan diplomatik dengan Zionis. Mereka menuduh kelompok perlawanan sebagai penyebab kekerasan, padahal merekalah satu-satunya pihak yang berjuang mempertahankan G4z4 dari kehancuran total.
Masalah P4lest1na tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari krisis besar yang dilahirkan oleh sistem global berbasis kapitalisme sekuler-liberal. Dalam sistem ini, ukuran kebenaran bukan lagi moral atau keadilan, melainkan kepentingan politik dan ekonomi. Negara-negara besar menempatkan diri sebagai pengatur dunia, memanfaatkan lembaga-lembaga internasional seperti PBB untuk melanggengkan pengaruh mereka. Di bawah logika kapitalisme, penderitaan manusia menjadi komoditas politik, dan “perdamaian” dijadikan alat untuk mempertahankan dominasi.
Sistem demokrasi sekuler-liberal yang dijalankan oleh banyak negara muslim pun tidak mampu melepaskan diri dari kendali tersebut. Para penguasa muslim terikat dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara Barat. Mereka tidak lagi bertindak sebagai pemimpin umat, tetapi sebagai pelaksana kebijakan yang menyesuaikan dengan arah politik global. Akibatnya, P4lest1na terus dijajah, sementara dunia Islam hanya menjadi penonton yang pasif.
Padahal, Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap penjajahan. Dalam hukum syariat, ketika wilayah kaum muslim dikuasai oleh musuh, maka seluruh umat Islam wajib berjihad untuk membebaskannya. Imam Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi telah menegaskan hal ini berabad-abad lalu, dan prinsip itu tidak pernah berubah.
Firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 190 pun menegaskan, “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian.” Artinya, Islam tidak mengenal kompromi dengan penjajahan.
Namun jihad dalam Islam bukanlah aksi individual atau sporadis. Ia harus dijalankan di bawah kepemimpinan politik yang sah, yaitu Khilafah Islam. Khilafah merupakan institusi yang menyatukan negeri-negeri muslim di bawah satu kepemimpinan yang tunduk kepada hukum Allah Swt. Dengan sistem ini, umat Islam memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan diplomasi yang mampu melindungi kehormatan mereka serta menegakkan keadilan di muka bumi. Sejarah membuktikan, di bawah kepemimpinan Khilafah, P4lest1na pernah dibebaskan dari penjajahan dan hidup damai di bawah naungan Islam.
Hari ini, absennya kepemimpinan semacam itu membuat umat Islam tercerai-berai dan mudah ditundukkan oleh kekuatan asing. Para pemimpin muslim lebih memilih bergantung pada keputusan Barat daripada menegakkan hukum Allah. Mereka tunduk pada tekanan internasional dan membiarkan saudara-saudara mereka di G4z4 terus menjadi korban. Padahal, Rasulullah saw. telah memperingatkan, “Barang siapa menelantarkan seorang muslim di saat kehormatannya direndahkan, maka Allah akan menelantarkannya di saat ia membutuhkan pertolongan.”
Karena itu, kemerdekaan P4lest1na tidak akan lahir dari meja perundingan atau resolusi PBB, tetapi dari kesatuan dan kebangkitan umat Islam itu sendiri. Umat harus sadar bahwa solusi sejati bukanlah “two-state solution” yang hanya melegalkan penjajahan, melainkan pembebasan total di bawah panji Islam. Hanya dengan tegaknya Khilafah, umat Islam akan memiliki kekuatan untuk mengusir penjajah, melindungi tanah suci, dan menegakkan kembali keadilan di bumi P4lest1na.
G4z4 memang bisa tenang sejenak karena gencatan senjata, tetapi selama sistem yang menindas masih bercokol, penderitaan akan terus berulang. P4lest1na belum merdeka, karena kemerdekaan sejati bukan sekadar berhentinya perang, tetapi ketika umat Islam bebas dari dominasi ideologi dan kekuasaan kafir penjajah. Saat itulah janji Allah akan terwujud: bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba-Nya yang saleh.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
